RPKPS HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN, PRODI AGRIBISNIS FAK. PERTANIAN UNIV.ANDLAS PADANG

Posted by: yonariza | August 28, 2013

RPKPS HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN, PRODI AGRIBISNIS FAK. PERTANIAN UNIV.ANDLAS PADANG

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER

(RPKPS)

Hukum Adat dan Pertanahan

PAB414

Disusun Oleh:

TIM PENGAJAR HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN

BKI PENGEMBANGAN WILAYAH PEDESAAN DAN KAWASAN AGRIBISNIS (PWDA)

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2012

A. Deskripsi SingkatHukum Adat adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi Agribisnis berbobot 3 sks. Materi kuliah mencakup konsepsi hukum adat, pluralisme hukum, kaitan hukum adat dan pertanahan, serta hukum pertanahan Negara yang berlaku di Indonesia.

B. Outcome Mata KuliahHasilnya diharapkan memberikan kepekaan dan kerangka analisa kepada mahasiswa sekaitan dengan aturan adat dan hukum nasional tentang pertanahan dan hubungannya dengan pengembangan agribisnis.

C. Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsepsi hukum adat dan hukum pertanahan dikaitkan dengan pembangunan agribisnis.

D. JUMLAH JAM DAN PEMBAGIANNYAMatakuliah Hukum Adat direncanakan 16 kali pertemuan, 14 tata muka di kelas, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), serta 12 kali pertemuan praktikum/asistensi. Pertemuan tatap muka akan dimulai dengan sosialisasi kontrak belajar dengan mahasiswa untuk menyepakati aturan pelaksanaan kuliah, monitoring dan evaluasi pembelajaran; kedisiplinan; dan proses belajar mengajar yang akan dilakukan termasuk materi yang akan diberikan, metode yang akan digunakan dan bentuk tugas yang akan diberikan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan usulan/memberikan masukan ataupun komentar terhadap rencana yang sudah disiapkan dosen. Ujungnya adalah terbangunnya kesepakatan dosen dan mahasiswa.

Tabel 1. Jumlah Jam dan Pembagian Kuliah Hukum Adat dan Pertanahan

No.	Jenis Program	Jumlah Program	Jumlah jam	Keterangan
1	Tatap muka di kelas (kuliah, diskusi, presentasi)	14 kali	28 JPL	Interaksi dosen-mahasiwa dalam membahas materi pembelajaran, baik bersumber dari dosen, pustaka, hasil eksplorasi mahasiswa, dan tugas ter-struktur.
2	Praktikum/Asistensi	12 kali	24 JPL	Interaksi dosen/asisten-mahasiswa memperdalam materi dan pemecahan tugas/kasus
2	Tugas terstruktur	14 kali	28 jam	Dosen memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang baru dibahas dalam tatap muka.
3	Eksplorasi mandiri Mahasiswa	14 kali	28 jam	Mahasiswa diberi kebebasan memperoleh materi pembelajaran dari ber-bagai sumber yang berkaitan atau mendukung materi pembelajaran.

Jadwal Kegiatan Mingguan

Minggu	MATERI PEMBELAJARAN
I	Ruang lingkup perkuliahan hukum adat
II	Konsep Hukum Adat
III	Pembidangan Hukum Adat
IV	Pluralisme Hukum
V	Hak ulayat dan hukum adat;
VI	Beberapa konsep agraria, hak ulayat, dan milik adat
VII	Hukum Adat dan Sistem Bagi Hasil
VIII	Hak Milik, Hak Ulayat, dan Konversi Hak
IX	Model Penguasaan Tanah di Minangkabau
X	Hukum Tanah dan Waris
XI	Hak Tanah terpenting menurut UUPA
XII	UUPA (Kebijakan Pertanahan Sebelum Orde Baru di Indonesia)
XIII	Konsolidasi Tanah
XIV	Desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya agraria: Konsep, norma dan praktik

E. PraktikumAkan ditentukan oleh masing masing dosen.

Yonariza akan melakanakan praktikum lapangan.

F. EvaluasiMata kuliah ini lebih menekankan pada proses belajar sehingga mahasiswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam setiap temu kelas. Bobot nilai secara proporsional terbagi dalam beberapa komponen sebagai berikut:

Komponen Nilai	Bobot
Presentasi Kelompok	30 %
Tugas Kelompok	20 %
Praktikum	20%
Ujian Tengah Semester	15 %
Ujian Akhir Semester	15 %
Total	100 %

Konversi Penilaian adalah Sebagai berikut :

SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
85-100	A	80-84	A –
75-79	B +	70-74	B	65-69	B –
60-64	C +	50-59	C
40-49	D
0-39	E

Untuk mendapatkan nilai utuh :

Mahasiswa harus memenuhi semua komponen penilaian
Menyelesaikan tugas presentasi dan paper individu sesuai dengan topic yang telah di tentukan

Bahan Bacaan

Azam, Syaiful. 2003. Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria. Medan: Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara

Kurnia Warman, 2006. Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat. Padang, Andalas University Press.

Kurnia Warman, 2010. Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hokum Negara di Sumatera Barat. Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta.

Kurniawan, J.A. 2008. Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia. Yuridika” FH Unair, Volume 23, No. 1 Januari-April 2008

Naim, Mochtar. 1968. Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau. Padang: Center for Minangkabau Study Press.

Ragawino, Bewa. N.d. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Ruchiyat, Eddy. 1999. Politik Pertanahan Nasional Sampai Order Reformasi. Bandung. Penerbit Alumni.

Scheltema, A.M.P.A. 1985. Bagi Hasil di Hindia Belanda. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sembiring, Rosnidar, 2003. Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi Bagian Hukum. Medan: Keperdataan Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara

Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran dalam Konsolidasi Tanah. Jakarta: PT Raja Grafika Persada.

Sirait, Martua; Fay, Chip dan Kusworo, A. 2000. Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24. ICRAF Southeast Asia.

Soegianto, Djoko. 1980. Penelitian Humum Adat Tentang Warisa di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Jakarta: Mahkamah Agung. Proyek Penelitian Hukum Adat.

Suwitra, I. Made. 1999. Pengakuan.dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Ulayat, Perspektif Pluralisme Hukum: Hukum Negarta vs. Hukum Adat. Kertha Wicaksana 15 (2); 110-113.

Von Benda-Beckmann, Keebet. 2005. Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis. Dalam Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Tim Huma (Ed). Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), hal 21-53.

Yonariza; Kitiarsa, P.; Fianza, Myrthena, 2000. Southeast Asia Land and Resources Tenure; Indonesia, Philippines and Thailand. An Annotated Bibliography. Padang: Center for Irrigation, Land and Water Resources and Development Studies, Andalas University.

Strategi Perkuliahan

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (KOMPETENSI)	BAHAN KAJIAN	Sub Pokok Bahasan	Referensi	BENTUK PEMBELA JARAN
	Mahasiswa memahami ruang lingkup perkuliahan dan pengertian hukum adat,	Ruang lingkup perkuliahan hukum adat	Kontrak belajar Penggertian Hukum Adat	RPKPS Syamsudin 1998, Bagian 1	Ceramah dan Diskusi
	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan Sifat-Sifat Umum Hukum Adat Indonesia	Sifat-Sifat Umum Hukum Adat Indonesia	Corak-Corak Hukum Adat Indonesia Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat Sumber-Sumber Hukum Adat Sembiring, 2003. Ragawino, n.d		Diskusi kelas dan ceramah
III.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pembidangan hukum adat	Pembidangan Hukum Adat	Sistem hukum Adat Tipologi Hukum Adat Hukum Publik dan Hukum Private Azas Pemilikan dan Hukum Positif	Syamsudin 1998, Bagian 1; Ragawino Bab 2;	Diskusi kelas dan ceramah
IV.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang pluralism hukum dan implikasinya terhadap hukum pertanahan di Indonesia	Pluralisme Hukum Agraria	Pluralisme hukum Pluralisme hukum dan pembangunan hukum agraria nasional Kurnia Warman, 2010, Bab IV Suwitra, I. Made. 1999. Benda-Beckmann, 2005.		Diskusi kelas dan ceramah
V.	Mahasiswa mampu menjelaskan hak ulayat dan hukum adat	Hak ulayat dan hukum adat;	– Pengakuan hak ulayat dan peraturan perundang-undangan – Pengingkaran hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan	– Bakri, 2007 Bab III.1, III.2, dan III.3 – Sirait, Fay, dan Kusworo, 2000	Diskusi kelas dan ceramah
VI.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep agrarian, hak ulayat dan milik adat	Beberapa konsep agraria, hak ulayat, dan milik adat	Sumberdaya agraria dan hukum agraria Hak ulayat Tanah milik adat	Azam, 2003 Bab III, IV.	Diskusi kelas dan ceramah
VII.	Mahasis memhami dan mampu menjelaskan system bagi hasil	Hukum Adat dan Sistem Bagi Hasil	Pengertian bagi hasil Tempat dan Kedudukan Bagi Hasil Bagi Hasil dan Bagi Usaha Bagi Hasil di Minangkabau dan Jawa dan Madura	Scheltema, (1985) Bab I dan II	Diskusi kelas dan ceramah
VIII.	Mahasiswa memahami dan menjelaskan konversi hak milik	Hak Milik, Hak Ulayat, dan Konversi Hak	Konsep Hak Milik Bersama dan Hak Milik Pribadi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	Warman, 2006, Bab II	Diskusi kelas dan ceramah
IX.	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai model penguasaaan tanah di Minangkabau	Model Penguasaan Tanah di Minangkabau	Hal Ulayat di Minangkabau Hak perorangan dan hak ulayat Hak perorangan di Minangkabau	Warman (2006) Bab II B	Diskusi kelas dan ceramah, studi kasus
X.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan hokum tanah dan waris	Hukum Tanah dan Waris	Sistem perkawinan Hukum adat waris Perbedaan Hukum Adat waris dan Islam Sistem pewarisan hukum adat	Naim (1968)	Diskusi kelas dan ceramah
XI.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pembangunan Hukum Adat dan Agraria	Pembangunan Hukum Adat dan Agraria	Unifikasi hukum Agraria	Kurniawan, J.A. 2008.	Diskusi kelas dan ceramah
XII.	Mahasiswa mampu membedakan berbagai hak tanah menurut UUPA dan hubungannya dengan agribisnis	Hak Tanah terpenting menurut UUPA	– Hak Milik – Ha Guna Usaha – Hak Guna Bangunan	Ruchiyat (1999) Bab VI	Diskusi kelas dan ceramah dan studi kasus
XIII.	Mehasiswa memahami dan mampu menjelaskan eksistensi undang undang pertanahan nasional	UUPA (Kebijakan Pertanahan Sebelum Orde Baru di Indonesia)	– Pelaksanaan UUPA – Permaalahan bidang pertanahan	Ruchiyat (1999) Bab X	Diskusi kelas dan ceramah
XIV	Mahasiswa memahami arti penting konsolidasi tanah	Konsolidasi Tanah	– Keteraturan hukum public dalam konsolidasi tanah – Wewenang mengatur – Tindakan konkret	Setiawan (2009) Bab 2	Diskusi kelas dan ceramah dan studi kasus
XV.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kondisi hukum pertanahan di era desentralisasi di Indonesia	Desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya agraria: Konsep, norma dan praktik	Desentralisasi pengelolaan sumbrdaya agraria Hukum Agraria adat di Sumatera Barat Pengaturan sumberdaya agraria di Nagari	Kurnia Warman, 2010, Bab VI, VII, dan X	Diskusi kelas dan ceramah dan studi kasus

Posted in HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN

YONARIZA